Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara perihal isu yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat belakangan ini, yakni mengenai kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Menurut Luhut, kasus korupsi Timah menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk segera mengembangkan sistem digitalisasi untuk pendataan di sektor pertambangan, yaitu SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara).

Jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam ekosistem SIMBARA, maka menurutnya seluruh proses tata kelola dapat diawasi secara real time oleh lintas Kementerian dan Lembaga.

“Kasus Timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita link-in pada SIMBARA ini,” ungkap Luhut dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (5/4/2024).

Luhut mengatakan, ekosistem SIMBARA sendiri telah berhasil diterapkan untuk sektor batu bara. Oleh sebab itu, ia akan memperluas untuk komoditas lainnya masuk dalam ekosistem SIMBARA.

“Nah, SIMBARA ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara, sehingga batu bara kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, gradenya dan seterusnya kita tahu. Dengan begitu, kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar. Dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua,” jelasnya.

Rencananya pada tahun ini, komoditas nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam platform tersebut. Oleh sebab itu, Luhut pun menyayangkan praktik kasus korupsi yang saat ini terjadi pada tata niaga komoditas timah.

“Kita harap dalam 2 bulan ke depan ini harus selesai. ESDM kalau sudah selesai ya kita mulai sambungkan. Tadi timah, nikel, kelapa sawit, hampir semua lah. Pelabuhan saya kira sudah jalan, ada 11 pelabuhan besar sudah digitalized. Itu juga saya kira membuat cost kita di pelabuhan itu turun,” kata Luhut.

Lantas, apakah sistem digitalisasi ini akan bisa menekan angka korupsi pada sektor tambang?

Luhut menjawab, pemerintah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama Direktur Pencegahan KPK, untuk mengembangkan sistem informasi ini.

Platform ini, lanjutnya, diharapkan bisa mengurangi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi.

“Jadi mereka juga kasih masukan luar biasa, sehingga e-katalog ini sangat bermanfaat untuk mengurangi OTT. Jadi OTT itu sudah tidak menjadi isu lagi buat kami,” ucapnya.

“Karena sekarang hampir sulit orang untuk OTT karena semua sudah di mesin. Jadi orang negosiasi ke mesin. Nah memang ada yang bertanya, ini ada yang mematuhkan sistem. Langsung kelihatan, bila ada anomali, satu malam langsung kita bisa kejar,” imbuhnya.

“Jadi ini saya kira transformasi pemerintahan yang luar biasa. Dan ini nanti juga akan berlanjut saya kira dalam pemerintahan yang akan datang. Dan ini membuat kita lebih efisien, lebih transparan, dan menambah penerimaan negara, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai banyak hal. Itu saya kira akan bisa terselesaikan ke depannya.”

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah mengusut kasus dugaan korupsi IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Setidaknya, 16 tersangka telah ditetapkan.

Dari jumlah tersangka yang telah ditetapkan tersebut, termasuk di dalamnya Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan TINS periode 2017-2018 Emil Ermindra, Direktur Operasional TINS periode 2017, 2018, dan 2021 Alwin Albar, serta Crazy Rich PIK Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Berdasarkan perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo, kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut mencapai Rp 271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014.

Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp 183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Heboh Kasus Korupsi, Dirut PT Timah Ahmad Dani Mengaku Tak Terlibat!


(wia)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *