Jakarta, CNBC Indonesia – Ombudsman RI menyebut persoalan mahalnya harga bawang putih perlu dicermati lebih mendalam lagi, lantaran ada banyak faktor yang menyebabkan peningkatan harga pada komoditas bumbu dapur tersebut.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meyakini harga bawang putih sampai di Indonesia atau landed cost saat ini berada di level Rp23.000-Rp24.000 per kg. Angka ini sudah berdasarkan harga bawang putih global yang sedang tinggi, serta nilai tukar rupiah (currency rate) saat ini. Idealnya harga bawang putih di pasaran paling mahal di kisaran Rp35.000 per kg. Namun saat ini harganya sudah lompat ke rata-rata Rp42.000 per kg. 

“Saya berkeyakinan, saat ini harga landed cost bawang putih sampai di Indonesia, dengan currency rate saat ini, tidak akan kurang atau tidak akan lebih dari Rp23.000-Rp24.000 per kg,” ungkap Yeka kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/4/2024).

Yeka menilai perkembangan harga bawang putih yang terjadi di pasaran saat ini, jika dibandingkan dengan tahun 2022 itu lebih mahal Rp10.000-Rp15.000 per kg. Artinya, masyarakat telah mengkonsumsi bawang putih dengan harga lebih mahal Rp10.000-Rp15.000 per kg.

Yeka pun menyebut ada ulah ‘tangan hantu’ yang bikin harga bawang putih ‘ngamuk’ saat ini.




Harga bawang putih makin mahal di Jakarta, tembus Rp 50.000/kg. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Foto: Harga bawang putih makin mahal di Jakarta, tembus Rp 50.000/kg. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Harga bawang putih makin mahal di Jakarta, tembus Rp 50.000/kg. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

“Kalau menurut saya, kemahalan ini sangat tidak wajar. Jadi seperti ada invisible hand, dan Ombudsman tidak berwenang untuk masuk ke arah situ, karena kelihatannya bukan persoalan maladministrasi,” tukasnya.

Yeka mengatakan, yang menjadi concern Ombudsman saat ini adalah bagaimana mengawasi pelayanan publik dalam pemberian surat izin, yakni layanan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Untuk itu, dia meminta agar para aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, terutama dalam hal ini Kemendag dan Kementan agar tegak lurus terhadap peraturan yang ada.

“Penuhi saja itu (regulasinya),” tegasnya.

Lebih lanjut, khusus terkait dengan RIPH, Yeka mengusulkan agar layanan ini sebaiknya dipindahkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) saja. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Bapanas telah mereduksi peran dan tugas di beberapa Direktorat kementerian teknis, seperti Kementan dan Kemendag.

“Jadi, Ombudsman melihat bahwa kalau memang RIPH ini mau tetap diterapkan, maka seyogyanya yang mengeluarkan itu tidak lagi Kementan, tetapi Bapanas karena Bapanas yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk penyediaan pangan, Bapanas juga memiliki tupoksi yang terkait untuk keamanan pangan, dan juga terlebih khusus bawang putih merupakan komoditas yang disebutkan di dalam undang-undang itu memang diatur oleh Bapanas,” jelasnya.

Yeka menilai apabila regulasi RIPH tetap ingin dilaksanakan, maka harus bermuara di Bapanas. Hal ini sejalan karena Ombudsman RI melihat ada potensi koruptif dalam penerbitan RIPH. Ia juga meminta agar proses permohonan surat izin impor, baik RIPH maupun SPI itu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kalau menurut Ombudsman, kami sangat mendukung rencana stranas PK yang digagas KPK dan beberapa kementerian, bahwa khususnya untuk bawang putih nanti tidak perlu lagi pakai RIPH, tapi pakai neraca komoditas. Sehingga nanti tinggal izinnya itu izin impor saja,” kata Yeka.

“Kalau izin impornya sudah terbuka dan transparan, saya berharap mudah-mudahan harga bawang putih bisa turun kembali normal,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Harga Bawang Putih Pecah Rekor 2023, Ombudsman Duga Ada Penyelewengan


(wur)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *