Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menegaskan perubahan status Jakarta memberikan ruang gerak dalam pembangunan dan ekonomi yang bermanfaat. Salah satu fokus utama Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) adalah memperkuat peran kelurahan dengan kucuran dana APBD minimal 5% langsung ke kelurahan.

“Penataan yang kita berikan semakin memberikan ruang untuk bergerak lebih baik,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota’, Senin (22/4/2024).

Menurut Suhajar, kebijakan ini bukanlah sekadar angka, melainkan sebuah komitmen untuk membangun Jakarta dari bawah. Dana ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang selama ini menjadi beban masyarakat.

“Kelurahan merupakan ujung tombak menyelesaikan masalah-masalah kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak dan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat,” sebut Suhajar.

Lebih jauh, ia menyampaikan dalam UU DKJ penggunaan dana ini juga telah diatur. Prioritas utama penggunaan dana ini antara lain untuk kesejahteraan pangan dan papan, terutama bagi lansia tanpa mata pencaharian. Di samping itu, dana ini juga nantinya juga akan menyasar pendidikan gratis bagi anak yatim piatu, modal kerja bagi penyandang disabilitas, perbaikan gizi balita di bawah garis kemiskinan, juga pembukaan lapangan kerja bagi anak putus sekolah.




Sejumlah pengunjung berwisata di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (12/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Foto: Sejumlah pengunjung berwisata di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (12/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sejumlah pengunjung berwisata di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (12/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Tak hanya itu saja, kucuran dana APBD ini juga diarahkan untuk pengadaan taman bermain dan fasilitasi kegiatan keagamaan di daerah kumuh, hingga pengembangan Dasa Wisma, Posyandu, PKK, Juru Pemantau Jentik (Jentik), dan pengelolaan bank sampah secara mandiri.

Alokasi APBD 5% untuk kelurahan adalah langkah awal yang positif. Dengan pengelolaan yang tepat dan transparan, dana ini dapat menjadi katalisator bagi kemajuan Jakarta dan kesejahteraan masyarakatnya. Suhajar memastikan, meskipun tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi kota global. Lokasinya yang strategis dan sumber daya manusia yang berkualitas, menjadikan Jakarta berpotensi sebagai mesin penggerak ekonomi Indonesia.

Menurutnya, dari jendela dunia, kota ini menjadi pintu masuk utama. Peluang ini semakin penting seiring dengan perpindahan ibu kota ke IKN, meski tentunya terdapat tantangan dalam merealisasikan semuanya.

“Mari kita doakan dan dukung sepenuhnya dua hal ini. Pertama, memajukan Jakarta menjadi kota perdagangan dan kota global. Dan kedua, mendoakan perpindahan ke IKN dengan lancar,” ucapnya.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Gubernur Bakal Ditunjuk Presiden


(wur/wur)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *