Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merampungkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2025. Ada 5 agenda utama yang akan dicapai di era pemerintahan baru tersebut.
“Rencana Kerja Pemerintah digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, Kamis, (18/4/2024).
Suharso mengatakan tema RKP 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema itu, kata dia, rancangan awal RKP 2025 menetapkan 5 agenda pembangunan.
Agenda pembangunan itu di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; serta ketahanan nasional, budaya dan ekologi.
Suharso mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 disusun dengan memperhatikan 2 hal. Dua hal itu adalah kesinambungan pembangunan, serta mengakomodasi program presiden terpilih.
“Arahan presiden untuk RKP 2025 dan juga untuk kebijakan fiskal adalah kedua hal itu dioptimalkan menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program presiden terpilih Hasil Pemilu Presiden 2024,” kata Suharso.
Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan mencapai 5,3-5,6% pada tahun 2025. Suharso melanjutkan indikator lainnya yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan yang berada di level 7-8%; lalu pengangguran terbuka 4,5-5%; rasio gini 0,379-0,382; dan indeks modal manusia 0,56.
“Jadi untuk pertama kali pada 2025 kita menggunakan human capital index untuk menggantikan human development index,” kata Suharso.
Dia mengatakan pemerintah juga menetapkan indikator target berupa intensitas emisi rumah kaca yaitu, 38,6%; indikator nilai tukar petani 113-115; dan nilai tukar nelayan 104-105.
RKP merupakan acuan utama dalam penyusunan APBN. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjalankan hal tersebut atau mengubah sesuai dengan kebutuhan.
Artikel Selanjutnya
Keras! Nih Peringatan Jokowi ke Menteri Soal Bansos
(rsa/mij)